Home News Berita Terkini KPAI Usul Ada Kurikulum Sekolah Darurat di Wilayah Terdampak Bencana

KPAI Usul Ada Kurikulum Sekolah Darurat di Wilayah Terdampak Bencana

2
0
SHARE

Liputan6.com, Jakarta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak ada kurikulum sekolah darurat di wilayah terdampak bencana gempa, seperti di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Palu, Sulawesi Tengah. Desakan tersebut ditujukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyart, menegaskan sangat tidak adil jika sekolah darurat harus menerapkan kurikulum nasional, yang saat ini berlaku. Padahal, sarana dan prasarana sangat minim usai bencana datang.

Usai bencana, kondisi pendidik dan psikologis anak-anak masih belum stabil. Tingkat kenyamanan dalam proses pembelajaran di kelas juga rendah.

“Peserta didik dan pendidik di sekolah darurat sejatinya, jangan dibebani dengan beratnya kurikulum nasional yang berlaku saat ini. Namun, sudah semestinya menyesuaikan kondisi nyata mereka di lapangan," tegas Retno sesuai keterangan rilis kepada Health Liputan6.com, ditulis Senin (8/10/2018).

Sehingga menurut KPAI, kehadiran klurikulum sekolah darurat menjadi penting dan mendesak untuk segera apalagi wilayah Indonesia yang rawan bencana seperti gempa dan tsunami.

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

Simak video menarik berikut ini:

Sistem penilaian sesuai kurikulum sekolah darurat

Hasil pantauan KPAI di Lombok, sekolah darurat menggunakan tenda atau terpal dan bangunan semi permanen. (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

Sistem penilaian ujian sekolah serta ujian nasional peserta didik di sekolah-sekolah darurat disesuaikan dengan kurikulum sekolah darurat.

"Bukan disamakan dengan peserta didik lain di Indonesia yang wilayahnya atau sekolahnya tidak terdampak bencana gempa dan tsunami,” kataa Retno.

Pada 28-30 September 2018, KPAI sudah melakukan pengawasan ke beberapa sekolah darurat di Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara, baik sekolah di jenjang SD, SMP, maupun SMA/sederajat.

Hasil pengawasan menunjukkan, sekolah darurat secara fisik, ada berbentuk tenda atau terpal juga bangunan semi permanen. Tenda atau bangunan yang terbatas di sekolah darurat membuat para siswa harus menggunakan ruang kelas daruratnya secara bergantian atau dua shift.

Baca Jugas  HEADLINE: Asian Para Games 2018, Indonesia Bakal Berkibar Lagi?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here